Lima Negara yang Sedang atau Pernah Merencanakan Pemindahan Ibu Kota
Memindahkan pusat pemerintahan bukan perkara sepele. Sejumlah negara melakukannya untuk mengatasi kepadatan penduduk yang sudah tidak terkendali, kemacetan yang kronis, atau ketimpangan ekonomi antarwilayah. Beberapa negara sudah berhasil merealisasikannya—Brasil dan Australia adalah contoh yang sering disebut—namun ada pula yang masih berjuang mewujudkan rencana tersebut hingga kini. Berikut gambaran lima negara yang tengah menjalani proses tersebut.
1. 🇮🇩 Indonesia: Dari Jakarta ke Nusantara
Indonesia sedang dalam proses memindahkan pusat pemerintahannya ke Nusantara, kota baru yang dibangun di Kalimantan Timur. Langkah ini diambil sebagai respons atas beban berat yang ditanggung Jakarta selama puluhan tahun: kemacetan yang tak kunjung teratasi, banjir musiman, tanah yang terus turun (land subsidence), dan aktivitas ekonomi nasional yang terlalu terpusat di Pulau Jawa.
Nusantara dirancang dengan konsep kota hutan yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan infrastruktur ramah lingkungan. Sampai saat ini pembangunannya masih berjalan dan proses pemindahan aparat pemerintahan dilakukan bertahap, bukan sekaligus.
2. 🇪🇬 Mesir: Ibu Kota Administratif Baru di Timur Kairo
Mesir memilih jalur bertahap dengan memindahkan fungsi-fungsi pemerintahan dari Kairo menuju New Administrative Capital, kota yang dibangun sekitar 45 kilometer di sebelah timur ibu kota lama. Proyek ini pertama kali diumumkan pada 2015 dengan tujuan meredam kemacetan parah dan tekanan kependudukan yang membebani Kairo.
Selain berfungsi sebagai pusat administrasi negara, kota baru ini juga diposisikan sebagai kawasan bisnis modern. Beberapa kementerian dan lembaga negara Mesir dilaporkan sudah mulai beroperasi di sana, menjadikannya pusat administrasi utama negara tersebut.
3. 🇮🇷 Iran: Wacana Pindah ke Pesisir Makran
Iran memiliki wacana memindahkan ibu kota dari Teheran ke kawasan Makran di pesisir tenggara negara itu. Alasannya beragam: kemacetan lalu lintas yang parah, polusi udara, ancaman gempa bumi, hingga kepadatan penduduk Teheran yang terus meningkat.
Meski sudah dibahas di tingkat pemerintah, rencana ini belum melangkah jauh—masih berada di tahap kajian tanpa kepastian jadwal pelaksanaan.
4. 🇰🇷 Korea Selatan: Sejong sebagai Ibu Kota Administratif
Berbeda dengan pemindahan total, Korea Selatan menempuh jalur desentralisasi dengan mengembangkan Sejong City, sekitar 120 kilometer di selatan Seoul. Sejak dibentuk pada 2012, Sejong menjadi rumah bagi berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.
Namun secara konstitusional, Seoul tetap berstatus sebagai ibu kota resmi negara. Sejong kini berperan sebagai ibu kota administratif dan terus dikembangkan menjadi kota pintar guna mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
5. 🇸🇸 Sudan Selatan: Rencana Lama yang Tertunda ke Ramciel
Sudan Selatan sudah lama berencana memindahkan ibu kotanya dari Juba ke Ramciel, lokasi yang dianggap lebih strategis karena berada di bagian tengah negara. Rencana ini disepakati tidak lama setelah negara itu merdeka pada 2011, dengan harapan dapat memperkuat persatuan nasional sekaligus mengurangi beban Juba yang berkembang pesat.
Sayangnya, keterbatasan anggaran dan kendala politik membuat proyek ini terus tertunda. Hingga kini, Juba tetap menyandang status sebagai ibu kota resmi Sudan Selatan.
Kelima kasus di atas menunjukkan pola yang sama: setiap negara menghadapi tantangan berbeda, tetapi tujuannya serupa—membangun pusat pemerintahan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan siap menampung kebutuhan generasi mendatang.
Source: CNBC Indonesia
